Search

ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN

ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI INDUSTRI
GAYA BARU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA
Atje, Suherman, Sarinah
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaraan
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung


ABSTRAK

Titik berat perekonomian dewasa ini telah beralih dari revolusi klasik pada jaman revolusi industri dan industri abad ke 19 menuju kepada suatu era industri yang sana sekali berbeda dan baru yang didasarkan kepada ilmu-ilmu yang baru. Industri yang baru itu mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang bervariasi pula. Salah satu dari industri gaya baru tersebut yang mampu
menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memperluas kesempatan kerja adalah industri pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan empiris yaitu selain menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga mengadakan penelitian ke lapangan untuk mengetahui sejauhmanakah sector pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja. Meskipun industri pariwisata besar sekali andilnya bagi pemerintah dalam membuka
lapangan kerja, namun berdasarkan penelitian, masih banyak kendala-kendala yang menghambat kelancaran dunia usaha kepariwisataan baik dari masyarakat pencari kerja maupun dari aparat pemerintah sendiri

LEGAL ASPECT OF LABOUR LAW IN TOURISM
DEVELOPMENT AS A NEW TYPE OF INDUSTRY
IN CREATING WORK OPPORTUNITY

ABSTRACT
Recently, Indonesia ha been at the stage of taking-off to industrialization. Now, the emphasis of economy has changed from classical industrial revolution and industry of the 19 th century to a new and different industry based on new knowledge. This new knowledge has variety of dimensions and perceptions. One of the new-style industry wichhas the capacity to create quick work opportunity is tourism industries. This research uses the descriptive and empirical method, i.e.library, and field
research in order to find out how far the tourism sector is able to create work opportunity. Although tourism industry has contributed large opening of work opportunity, according to this research. There are still obstacies for the smooth operation of tourism both for those one looking for jobs and government officials

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian pasar ayng menjalankan industrilasisasi dan dalam negara-negara berkembang, ada perbedaan politik yang tejan tentang ekonomi makro dan kebijaksanaan social guna menjamin tenaga kerja untuk dikerjakan secara penuh. Ini biasanya untuk menyatakan hak abstrak yang melatarbelakangi orang-perorangan yang membutuhkan Negara untuk memelihara kebijaksanaan penuh pada tenaga kerja guna melindungi setiap tenaga kerja dalam mencari nafkah pada suatu jabatan yang diduduki secara bebas.
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 disebutkan bahwa tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian pasal ini disusul dengan pasal 5 tang berbunyi :

1. Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
2. Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyevaran tenaga kerja yang efisien dan efektif.
3. Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip “tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat”

Kedua pasal tersebut di atas merupakan pelaksnaan dan penjabaran dari pasal (27 ) ayat ( 2 ) UUD 1945, yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini dapat diartikan bahwa pekerjaan yang menjadi hak tiap-tiap warga negara tersebut, harus sesuai dengan kemampuan pendidikan dan latihan kerja secara individual dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hak untuk memperoleh pekerjaan tersebut
merupakan hak yang fundamental dari hokum ketenagakerjaan.
Karena tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, maka sudah sewajarnya kalau perluasan kesempatan kerja dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin.
Sekarang ini Indonesia sedang berada dalam era tinggal landas menuju kearah industrialisasi. Titik berat perekonomian dewasa ini telah beralih dari revolusi klasik pada jaman revolusi industri dan industri abad ke 19 menuju kepada suatu era industri yang sama sekali berbeda dan baru, yang didasarkan kepada ilmu-ilmu yang baru, teknologi yang canggih dan cara berfikir yang sama sekali berbeda. Industri yang baru ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang bervariasi pula. Salah satu dari industri gaya baru tersebut yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja adalah industri periwisata
Pariwisata yang merupakan salah satu sector yang kompleks, dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberi dampak positif pada tenaga kerja seperti di hotel, motel, losmen, dusun wisata, atau tempat penginapan lainnya, catering, restoran, kedai kopi, maskapai penerbangan biro perjalanan, angkutan laut, angkutan darat yang usaha perjalanan lainnya, usaha cenderamata, kerajinan tangan dan perdagangan, sector hiburan, di kantor-kantor pemerintah yang berkaitan ,
penterjemah, pramuwisata dan di lembaga-lembaga pendidikan pariwisata baik yang formal maupun non formal. Karena itu sebagaimana yang tercantum dalam GBHN, pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam meningkatkan pembangunan pariwisata ini, diperlukan tenaga kerja yang trampil, terdidik dan terlatih sehingga semua bidang yang masih ditangani oleh tenaga kerja asing pendatang dapat beralih kepanfkuan putera-putera Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas,maka penulis merasa tertarik untuk
mengidentifikasi permasalahan pada hal=hal sebagai berikut :

1. Sejauhmana perkembangan usaha kepariwisataan di provinsi Jawa Barat dapat menampung tenaga kerja
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan usaha kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat
3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut

C. Maksud dan Tujuan penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dari masalah-masalah yang telah di identifikasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang kelak dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam mebuat perundang-undangan ketenagakerjaan yang pada saat ini dirasakan banyak yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat
terutama dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Di samping itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dalam menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan serta dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kepariwisataan dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa banyak lapangan kerja di Provinsi jawa Barat yang dapat diserap oleh dunia pariwisata
2. untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan dalam upaya mewujudkan keadilan social sesuai dengan UUD 1945
3. Untuk memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dalam masalah ketenagakerjaan
4. untuk dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya


E. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan empiris yaitu selain menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga mengadakan penelitian ke lapangan untuk mengathui sejauhmanakah sector pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja.

TINJAUN PUSTAKA

A. Arti dan Fungsi hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian hukum ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi hokum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan- peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah mas kerja.

2. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja, fungsi hokum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sara pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kea rah yang diharapkan oleh pembangunan.
Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum kertrnagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mnyalurkan arah kegiatan manusia kea rah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan.
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di biodang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan
pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hokum ketenagakerjaan merubah pula cara berfikir masyarakat yang kuno kearah cara berfikir yang modern yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembangunan sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa dan punale sanksi, membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepada tenaga kerja.


B. Arti dan Fungsi Industri Pariwisata

1. pengertian Industri Pariwisata

Industri pariwisata tidak sama dengan pandangan kebanyakan orang yang beranggapan bahwa industri itu merupakan suatu bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya yang menggunakan mesin-mesin dalam proses produksinya. Menurut A.G.B. Fisher1, industri pada umumnya dapat dikualifikasikan atas tiga golongan yang penting yaitu :

o Primary industry seperti pertanian, pertambangan, peternakan, dan industri
o dasar lainnya
o Secondary industry seperti manufacturing, constructions ( pembuatan
o jembatan, gedung-gedung, dan perumahan lainnya )
o Tertiary industry seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, komunikasi
o dan fasilitas pelayanan lainnya

Sehubungan dengan pendapat Fisher ini, maka kepariwisataan termasuk ke dalam kelompok Tertiary industry. Ini diperkuat dengan adanya rekomendasi dan resolusi The United Nations Conference on International Travel and Tourism yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 21 Agustus-5 September 1963 yang pada pasal 11 ayat A mengenai Tourism asa factor of economic Development yang berbunyi : “the conference noted that tourism was important not only as source of
foreign exchange, but also as factor in the location of industry and development of areas poor in natural resources. The influence of tourism as a TERTIERY INDUSTRY, creating prosperity through the depelovment of communication, transportation accommodation and other consumer services was also emphasized”
Oka A. Yoeti2 memberi rumusan industri pariwisata sebagai berikut :
“industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya”.

1). Oka A. Yoeti, pengantar Ilmu pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 1983 hlm. 139
2). Oka A Yoeti, op. cit, hlm. 140

Prof. V. Hunzieker dari Bern university memberi rumusan tentang industri
pariwisata sebagai berikur :
“Tourism enterprises are all business entities which, by combining various means of
production, provide goods and services of a specifically tourist nature”3 Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak diketemukan istilah industri pariwisata, melainkan istilahnya adalah usaha pariwisata. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan usaha pariwisata itu adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha
lain yang terkait di bidang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

2. Fungsi industri Pariwisata

Industri pariwisata selain mempunyai fungsi yang penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendorong bago pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sehubungan dengan itu, perlu adanya langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan
mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

C. Pentingng hukum Kepariwisataan dalam industri Pariwisata

Hukum ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangta penting dalam dunia kepariwisataan, sebagaimana pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya hokum ketenagakerjaan yang benar- benar merupakan hokum yang hidup di dalam masyarakat ( living law ) sehingga tidak terjadi penghisapan manusia oleh manusia yaitu penghisapan tenaga kerja yang ekonomis lemah oleh pihak yang ekonomis kuat yang dalam hal ini adalah pengusaha. Karena begitu pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya yang lebih memadai untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja ini, diperlukan adanya hokum ketenagakerjaan yang benar-benar dapat mencerminkan aspirasi
tenaga kerja itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Usaha Kepariwisataan dan Jumlah Tenaga Kerja Yang

Terserap di Provinsi DT I Jawa Barat

Menurut catatan kantor Wilayah Departemen tenaga Kerja Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pada tahun 1995 terdapat 259.783 orang pencari kerja yang terdiri dari 134.937 orang tenaga kerja laki-laki dan 124.826 orang tenaga kerja wanita. Dari sekian banyak pencari kerja ini sebagian dapat disalurkan pada usaha kepariwisataan.
Usaha kepariwisataan di Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, pada tahun 1995 dapat menyerap 81.783 tenaga kerja dan pada tahun 1996 sudah mencapai 91.817 tenaga kerja. Jadi selama l tahun, jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha kepariwisataan ini naik sebanyak 10. 034 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini


TABEL l
PENYERAPAN TENAGA KERJA USAHA KEPARIWISATAAN SEJAWA
BARAT DARI TAHUN 1990-1996
Tahun
Jumlah Tenaga kerja
1990 ……………………………………………………………………. 34.757
1991 ……………………………………………………………………. 39. 467
1992 …………………………………………………………………… 42. 258
1993 ……………………………………………………………………. 51. 023
1994 ……………………………………………………………………. 70. 184
1995 ……………………………………………………………………. 81. 783
1996 ……………………………………………………………………. 91. 817
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi DT I Jabar

1. Obyek Wisata

Di Provinsi jawa Barat terdapat 321 jenis obyek wisata yang terdiri dari 170 jenis obyek wisata alam, 89 jenis obyek Wisata Budaya dan 62 jenis obyek Wisata minat Khusus. Dari sekian banyak obyek wiasat tersebut yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah yang ada di Kotamadya Bogor yaitu sebanyak 585 orang tenaga kerja, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Subang sebanyak 565 orang tenaga kerja .

2. Pramuwisata

Tenaga kerja yang menjadi pramuwisata yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat sampai saat penelitian ini dibuat ada 390 orang yang terdiri dari 104 orang berstatus Madya, 221 orang berstatus Muda, 56 orang berstatus khusus dan 9 orang tidak berstatus

3. Kolam renang, Pemancingan, Lapangan Golf

Kolam renang yang ada di provinsi Jawa Barat sampai saat penelitian ini dibuat, menurut data dari dinas Pariwisata Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, dapat menyerap sebanyak 681 orang tenaga kerja, kolam pemancingan 209 orang tenaga kerja dan lapangan golf 3412 orang tenaga kerja.

4. Bar, Biliar, Mesin Ketangkasan dan Bioskop

Bar, biliar, mesin ketangkasan dan bioskop tidak kalah pentingnya dalam menunjang kepariwisataan. Hampir di semua kabupaten dan kotamadya yang ada di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terdapat usaha-usaha ini. Oleh karena itu banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap dalam usaha tersebut. Menurit data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, sebanyak 5.040 orang tenaga kerja dapat diserap dalam usaha-uasah bar, biliar, mesin
ketangkasan dan bioskop ini.


5. Diskotik, Karaoke, klub malam. Dan Pub

Usaha-usaha ini, di seluruh Provinsi Jawa barat dapat menyerap sebanyak 832 orang tenaga kerja. Yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam usaha- usaha ini adalah Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 225 orang tenaga kerja yang kemudian disusul oleh Kotamadya Cirebon sebanyak 67 orang.

6. Biro Perjalanan umum

Sampai tahun 1997, jumlah perusahaan biro penjalanan umum yang ada di Jawa Barat sebanyak 157 unit dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 956 orang. Ini berarti ada kenaikan sebanyak 85 unit dan 520 orang tenaga kerja jika dibandingkan dengan tahun 1995. Pada tahun 1995 di Jawa Barat hanya terdapat 72 unit perusahaan biro perjalanan umum dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 436 orang.

7. Usaha Akomodasi

Dalam usaha akomodasi, Jawa Barat pada periode 1996/1997 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 20. 564 orang yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Kotamadya Bandung yaitu sebanyak 5. 943 orang, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Serang sebanyak 1.417 orang.
Pada Hotel Melati yang ada di Jawa Barat, mulai dari klasifikasi Hotel Melati I s.d III dan non-kelas yang berjumlah 247 buah hotel Melati I,262 hotel Melati II, 218 hotel Melati III dan 258 buah hotel Melati non-kelas, dapat diserap sebanyak 10.975 tenaga kerja yang terdiri dari 8.537 orang tenaga kerja laki-laki dan 2.438 orang tenaga kerja wanita. Untuk kelas hotel Melati dan non-kelas ini, yang paling banyak
menyerap tenaga kerja adalah kotamadya Bandung yaitu sebanyak 1.870 orang terdiri dari 1.543 orang tenaga kerja laki-laki dan 327 orang tenaga kerja wanita. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bogor sebanyak 1.509 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1.128 orang tenaga kerja laki-laki dan 381 tenaga kerja wanita. Selain Hotel Melati, di Jawa Barat terdapat pula hotel berbintang yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jumlah hotel berbintang tersebut ada 104 buah dengan jumlah tenaga kerja 9.832 orang yang terdiri dari 7.428 orang tenaga kerja laki-laki dan
2.404 orang tenaga kerja wanita.

8. Pondok Wisata

Di Jawa Barat terdapat 179 unit pondok wisata dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 564 orang tenaga kerja laki-laki dan wanita.


9. Penginapan Remaja

Di Jawa barat terdapat 25 unit penginapan remaja yang dapat menyerap sebanyak 555 orang tenaga kerja yang terdiri dari 409 orang laki-laki dan 146 orang wanita. Yang paling banyak adalah di Kotamadya bandung yaitu sebanyak 18 unit dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 231 orang yang terdiri dari 156 pria dan 75 orang wanita. Kalau dibandingkan dengan tahun 1995, ada kenaikan sebanyak 2 unit penginapan remaja dan 26 orang tenaga kerja yang terserap.

10. Usaha Perkemahan

Di Jawa Barat terdapat 34 unit usaha perkemahan yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 160 orang tenaga kerja yang terdiri dari 150 orang laki-laki dan 10 orang wanita. Kalau dibandingkan dengan tahun 1995, ada kenaikan sebanyak dua unit dan 22 orang tenaga kerja yang terserap.

11. Rumah Makan/Restoran

Yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terdapat 3964 buah restoran/rumah makan dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 18. 372 orang.

B. Hambatan-hambatan

Meskipun banyak tenaga kerja yang tertampung dalam lapangan-lapangan usaha kepariwisataan, baik langsung maupun secara tidak langsung, namun di dalam pelaksanaannya, terdapat pula hambatan-hambatan antara lain :
1. Masih adanya pandangan yang negative dari masyarakat tertentu kalau bekerja pada usaha pariwisata terutama kalau bekerja di hotel
2. Terlalu banyak birokrasi yang harus ditempuh oleh para pengusaha kalau mereka akan mendirikan suatu perusahaan.
3. Kurangnya tenaga yang professional di bidang kepariwisataan, merupakan hambatan pula bagi pengusaha dalam memajukan perusahaannya karena relevansi dan kualitas sebagian besar pendidikan masih kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
4. banyak tenaga kerja yang bergerak dibidang kepariwisataan belum menguasai bahasa asing dengan baik, khususnya bahsa inggeris, sehingga menghambat kelancaran komunikasi.
5. Kesadaran akan pentingnya pelatihan dan penghargaan terhadap hasil pelatihan keahlian dan ketrampilan di kalangan masyarakat dan pengusaha masih rendah, dan belum sepadannya penghargaan terhadap hasil pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja.


Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Perkembangan usaha Kepariwisataan di Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat sangat besar peranannya dalam menampung tenaga kerj. Dari sekian banyak pencari kerja, sebagian dapat disalurkan pada usaha kepariwisataan.
2. Meskipun industri pariwisata besar sekali andilnya bagi pemerintah dalam membuka lapangan kerja, namun masih banyak kendala-kendala yang menghambat kelancaran dunia usaha kepariwisataan baik dari masyarakat pencari kerja maupun dari aparat pemerintah sendiri.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur latihan kerja.

Saran

1. Diperlukan adanya koordinasi yang baik anatra para pelaku proses produksi barang dan jasa ( pekerja, pengusaha, pemerintah ) yang berkaitan dengan kepariwisataan.
2. Diperlukan adanya pendidikan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepariwisataan secara berlanjut dan berkesinambungan.
3. Hendaknya pemerintah menyederhanakan birokratisasi


DAFTAR KEPUSTAKAAN

Benggolo. A., Tanpa tahun, Tenaga Kerja dan Pembangunan, yayasan Jasa Karya,
Jakarta

Direktorat Jenderal Pariwisata, 1985, Pengantar Pariwisata Indonesia, Jakarta

Latief, A., 1994, “Perlu Pemahaman Hubungan Industrial Pancasila”, Hubungan
industri dan Organisasi ketenagakerjaan dalam Perspektif PJPT II, yayasan

Tenaga Kerja Indonesia ( YTKI ) dan Friedrich Ebert Stiftung ( FES )

Manulang, SH., 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, Cetakan kedua.

Yoeti, OA., 1983, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung.
------------- ,1997, Perencanaan dan pengembangan pariwisata, Pradnya paramita,
Bandung

sumber

comment 0 komentar:

Poskan Komentar

Delete this element to display blogger navbar

 
© @xmorexto | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger