Search

Etika Pemerintahan




Pendahuluan
Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupan satu hal yang harus dipahami dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Sudah menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika. Dalam kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun selalu ada serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menemukan baik buruknya tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Juga merpakan kenyataan bahwa bentuk dan manifestasi etika yang dianut dan dijalankan berbagai kelompok berbeda satu sama lain. Oleh karena itu etika yang berintikan ajaran moral dan pembentukan karakter selalu mengalami perubahan dan evaluasi dari masyarakat yang mendukungnya, sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat itu saendiri.
Pendekatan yang dipakai dalam menelaah etika, kendati etika selalu bergerak secara dinamik, tetaplah, ketidakadilan dan deskriminasibingkai pembenaran dan penolakan atas baik buruknya suatu sikap atau tindakan, disisi lain, metha ethic tampil untuk memberikan arti atas segala penilaian yang dilakukan oleh falsafah moral. Dalam format ini, etika tampil sebagai kerangka berfikir, berpendirian dan bertindak. Etika akan berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan untuk bereaksi. Muatan etika dengan demikian adalah muatan nilai (value). Prinsip etika adalah bagaimana seharusnya manifestasinya akan melahirkan kewajian bagi mereka yang menerima prinsip itu untuk diwujudkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan keseharian. Bila muatan nilai yang terkandung dalam prinsip itu gagal dipelihara oleh masyarakat pendukung nilai dimaksud, maka dengan sendirinya akan mendapat sanksi. Mengingat etika adalah kumpulan nilai yang bersendikan prinsip-prinsip moral, maka sanksi yang disiapkan untuk para pelanggar pun adalah sanksi moral.
Mengamati fenomena yang berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, ada indikasi bahwa nilai-nilai etika telah termajinalisasi, sehingga tidak efektif sebagai pemandu tingkah laku sosial. Pada saat yang sama, hukum pun untuk sebagian tertentu tidak lagi dapat menjaga harmoni kehidupan bersama, mencegah terjadinya tindak kekerasan, ketidak adilan dan deskriminasi. Idealism Negara hukum terletak sangat jauh jaraknya dari kenyataan hidup sehari-hari (Rasyid, 2000:77).
Singkatnya pemahaman terhadap etika khususnya bagi pemimpin pemerintahan merupakan suatu hal penting dan mendasar, agar penyelenggaraan pemerintahan itu dapat berjalan tertib, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan serta diterima oleh masyarakat.

Fungsi Etika Pemerintahan
Secara umum fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua: 1) sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; 2) sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.  Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi public atau bisnis, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi Negara. Etika diperlukan dalam administrasi Negara. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Karena administrasi Negara bukan saja berkait dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik saja, tetapi juga berkait dengan masalah manusia dan kemanusiaan.
Di dalam implementasinya etika pemerintahan itu meliputi etika yang menyangkut individu sebagai anggota arganisasi pemerintahan, juga meliputi etika organisasi pemerintahan serta etika profesi organisasi pemerintahan, yang ketiganya dalam implementasinya bermuara pada nilai-nilai etis yang terkandung baik pada peraturan perundangan, nilai-nilai agama, nilai-nilai social budaya, nilai-nilai dalam asas penyelenggaraan pemerintahan dan nilai lainnya yang ada kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

  Sumber Etika Pemerintahan
Dari berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan maka dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya sumber etika pemerintahan itu dapat berasal dari peraturan perundangan, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat kebiasaan dan yang sejenis dengan itu. Ada yang berpendapat bahwa untuk Pemerintahan Indonesia nilai-nilai keutamaan pemerintahan itu dipahami keberadaannya telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka yaitu dimulai sejak jaman perjuangan melawan penjajah Belanda dahulu, jika dirinci nilai-nilai dimaksud antara lain bersumber dari:

1)      Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945
2)      Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3)      Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi pemerintah
4)      Nilai-nilai keagamaan
5)      Nilai-nilai sosial budaya: adat kebiasaan setempat seperti perilaku tentang kepantasan dan ketidak pantasan serta kesopanan

Nilai-nilai agama dan sosial budaya merupakan salah satu nilai yang mengikat kehidupan sehari-hari yang terbentuk sebagai akibat adanya hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang membentuk suatu nilai-nilai agama tertentu. Nilai ini biasanya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar (harus dilaksanakan). Sedangkan hubungan horizontal atau hubungan antar sesama manusia membentuk apa yang dinamakan nilai-nilai sosial budaya. Nilai-nilai ini berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Dibanding dengan nilai-nilai agama, nilai sosial budaya mungkin jauh lebih adaptif. Nilai sosial budaya yang berlaku dari masyarakat kadangkala mewarnai pola perilaku dari masyarakat yang bersangkutan, terdapat hubungan interaksi antara nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dengan nilai-nilai etika pemerintahan.

Nilai Keutamaan Dalam Pemerintah
Mengacu pada sumber etika pemerintahan diatas maka berkenaan dengan  nilai-nilai keutamaan pemerintahan juga sangat bervariasi,  yang tidak mungkin dirinci satu persatu secara detail dan lengkap. Ada beberapa nilai yang dipandang dapat dipahami dan dipedomani karena sifatnya dan telah diterima oleh masyarakat pemerinthan antara lain:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Pengertian asas dalam arti yang khusus adalah asas-asas pemerintahan yang tercantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan. Penggunaan asas-asas  yang berlaku di dalam sistem pemerintahan Indonesia harus seimbang pemakaiannya agar tidak terjadi adanya kesewenang-wenangan. Adapun definisi asas-asas pemerintahan adalah pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan  yang secara obyektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dan yang diperintah.

Ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik yang perlu dipahami dan dipedomani, yaitu:
1)      ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2)      ASAS KESEIMBANGAN adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu (a) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (b) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (c) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga Negara; (d) keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dengan generasi mendatang; (e) keseimbangan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya.
3)      ASAS KESAMAAN adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijakan pemerintah.
4)      ASAS KECERMATAN adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.
5)      ASAS MOTIVASI adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6)      ASAS TIDAK MELAMPAUI ATAU MENCAMPUR ADUKKAN KEWENANGAN adalah asas yang mewajibkan setiap pejabat administrasi pemerintahan atau badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.
7)      ASAS BERTINDAK YANG WAJAR adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang diskriminatif.
8)      ASAS KEADILAN  adalah asas setiap penyelenggara administrasi pemerintahan harus menceminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
9)      ASAS KEWAJARAN DAN KEPATUTAN adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang.
10)  ASAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan menepati janjinya yang menimbulakan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.
11)  ASAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.
12)  ASAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP PRIBADI adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan menghormati pendapat pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat.
13)  ASAS TERTIB MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN adalah asas yang menjadi landasan keraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
14)  ASAS KETERBUKAAN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
15)  ASAS PROPORSIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi  pemerintahan di satu pihak dan antara kepentingan warga dan penyelenggara pemerintahan di lain pihak.
16)  ASAS PROFESIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dank ode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.
17)  ASAS AKUNTABILITAS adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kadaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18)  ASAS KEPENTINGAN UMUM adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang  aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
19)  ASAS EFISIENSI adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
20)  ASAS EFEKTIFITAS adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.  

Kesimpulan
Berangkat dari penjelasan berkenaan dengan kepemimpinan dan etika pemerintahan diatas, nampaknya kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dilihat dari sisi asas pemerintahan yang bersih dan efektif kebutuhan akan etika pemerintahan, merupakan sesuatu yang mutlak. Sulit membayangkan suatu pemerintahan tegak dalam kevakuman etika. Sejauh ini dapat dianggap bahwa setiap pemerintahan memiliki acuan etika sendiri, yaitusuatu pedoman tak tertulis tentang tingkah laku kekuasan yang member batas moral yang jelas tentang apa yang aik dan buruk bagi kelangsungan dan keabsahan sebuah kekuasaan.
Tidak semua sistem hukum nasional terutama Negara-negara sedang berkembang, mampu secara cepat menyediakan sejumlah instrumen hokum yang dibutuhkan bagi bekerjanya sebuah pemerinthan yang bersih. Akibatnya di berbagai sistem pemerintahan, masalah etika pemerintahan dan etika kepemimpinan pemerintahan masih lebih banyak diletakkan sebagai konsensus-konsensus nilai yang relatif dan interpretatif. Masyarakatlah yang diharapkan aktif untuk menilai apakah suatu tindakan pemimpin pemerintahan terhadap masyarakat itu sesuai atau melanggar prinsip-prinsip etika pemerintahan yang berlaku.
Dengan demikian pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan pemerinthan, etika pemerintahan dan etika kepemimpinan pemerintahan oleh pemimpin  pemerintahan merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah pada dewasa ini, masih banyak banya kita dengar dan kita lihat tentang adanya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dan perilak yang tidak etis lainnya yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan yang tentunya hal ini sangat menghambat upaya pencapaian pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi dan nepotime.
Berdasar pada kenyataan diatas maka pemberian pengetahuan dan informasi berkenaan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, etika kepemimpina pemerintahan merupakan sesuatu yang diperlukan dan penting, karena pemahaman akan pengetahuan dimaksud akan menambah kesadaran para pemimpin pemerintahan akan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan etika kepemimpinan pemerintahan, semakin sadar akan arti pentingnya prinsip-prinsip ketiga  pengetahuan tersebut, akan semakin mendorong pemimpin pemerintahan unuk menerapkan prinsip-prinsip dimaksud dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
Sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perilaku itu maka pembinaannya adalah dengan jalan pendidikan dan pelatihan. Dengan jalan inilah penanaman prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan etka kepemimpinan pemerintahan terhadap para pemimpn pemerintahan diharapan akan efektif hasilnya.
Demikian pengetahuan tentang kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, dan etika kepemimpinan pemerintahan, ini disajikan secara elemementer diharapkan hasilnya representatif.


Sumber : Etika Pemerintahan

comment 0 komentar:

Poskan Komentar

Delete this element to display blogger navbar

 
© @xmorexto | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger